Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kumpulan 17 tujuan pembangunan yang disepakati oleh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan dunia yang terkait dengan kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, kesenjangan ekonomi, dan ketimpangan sosial. SDGs bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara global hingga tahun 2030.
SDGs mencakup berbagai isu penting, termasuk pengentasan kemiskinan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi terbarukan dan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlindungan lingkungan, serta perdamaian dan keadilan bagi semua. Setiap tujuan dilengkapi dengan target dan indikator yang spesifik untuk memantau kemajuan yang dicapai.
SDGs dirancang untuk bekerja dalam kerangka yang terintegrasi dan holistik, mengakui bahwa pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan saling terkait dan harus diperhatikan secara bersama-sama. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, inklusi, dan kesetaraan, serta menempatkan perhatian khusus pada kelompok yang rentan dan terpinggirkan.
SDGs merupakan komitmen global yang digunakan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pencapaian SDGs akan membawa dampak positif bagi semua orang di dunia ini, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan dan ketidaksetaraan.
Dalam pengentasan kemiskinan, terdapat beberapa indikator SDGs yang mencakup:
1. Tujuan 1: Menghapuskan Kemiskinan: Bebas dari kemiskinan didefinisikan sebagai hidup dengan penghasilan kurang dari 1,90 dolar AS per hari. Indikator terkait termasuk persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, tingkat upah minimum, dan proporsi pekerja miskin.
2. Tujuan 2: Pengentasan Kelaparan: Indikator untuk tujuan ini meliputi jumlah orang yang mengalami kelaparan kronis, proporsi anak di bawah usia lima tahun yang mengalami kekurangan gizi, proporsi penduduk yang mengalami keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, dan banyak lainnya.
3. Tujuan 5: Kesetaraan Gender: Indikator yang terkait dengan tujuan ini termasuk proporsi perempuan dan pria yang memiliki akses yang sama ke pekerjaan yang layak, kepemilikan dan akses ke properti, pendidikan, kesehatan reproduksi, serta partisipasi politik dan pengambilan keputusan.
4. Tujuan 10: Mengurangi Ketimpangan: Indikator yang relevan meliputi rasio gaji antara pekerja terbaik dan buruk, proporsi rumah tangga yang hidup di bawah 50% median pendapatan nasional, proporsi populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan multidimensi, serta proporsi kemiskinan anak-anak.
5. Tujuan 16: Keamanan, Keadilan, dan Institusi yang Kuat: Dalam konteks pengentasan kemiskinan, indikator yang relevan termasuk tingkat kekerasan fisik dan verbal, korupsi, tindak kekerasan terhadap anak, perlindungan hukum bagi masyarakat miskin, dan akses ke keadilan bagi semua.
Tentunya, ini hanya beberapa contoh indikator SDGs yang terkait dengan pengentasan kemiskinan. Terdapat lebih banyak indikator yang ditetapkan dalam kerangka SDGs untuk memantau kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dalam pengentasan kemiskinan, terdapat beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan. Berikut ini adalah beberapa contohnya:
1. Peningkatan akses ke pendidikan berkualitas: Pendidikan dapat memainkan peran penting dalam menangani kemiskinan jangka panjang. Memberikan akses yang lebih baik ke pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan dasar dan vokasional, dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dan memberdayakan individu untuk mencapai mata pencaharian yang lebih baik.
2. Promosi lapangan kerja dan pelatihan: Menciptakan lapangan kerja produktif dan mengurangi pengangguran adalah langkah penting dalam pengentasan kemiskinan. Program pelatihan keterampilan dan memfasilitasi akses ke pekerjaan yang layak dapat membantu masyarakat miskin untuk memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan meningkatkan taraf hidup mereka.
3. Peningkatan akses ke pelayanan kesehatan: Akses terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas merupakan faktor penting dalam pengentasan kemiskinan. Ini melibatkan memperluas cakupan asuransi kesehatan, membangun infrastruktur kesehatan yang memadai, dan menyediakan fasilitas kesehatan dasar di daerah terpencil atau masyarakat miskin.
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi dapat membantu mereka keluar dari siklus kemiskinan. Ini melibatkan memberikan akses ke modal dan kredit mikro, pelatihan keterampilan, dukungan usaha kecil, serta akses ke pasar yang adil dan berkelanjutan.
5. Penguatan kebijakan sosial: Penerapan kebijakan sosial yang efektif dapat membantu melindungi masyarakat miskin dan rentan dari kemiskinan. Ini termasuk program bantuan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial untuk anak-anak, orang tua, dan orang dengan disabilitas.
6. Pengurangan ketimpangan gender: Mengurangi ketimpangan gender dapat membantu mengurangi kemiskinan. Ini melibatkan memperjuangkan kesetaraan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik antara perempuan dan laki-laki.
7. Investasi dalam infrastruktur dasar: Membangun infrastruktur dasar yang memadai, seperti akses ke air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi, adalah langkah penting untuk mengatasi kemiskinan dan memfasilitasi akses ke layanan dan peluang ekonomi.
8. Perlindungan terhadap kerentanan: Melindungi masyarakat miskin dari risiko dan kerentanan, termasuk bencana alam, konflik, dan penyakit, sangat penting. Ini melibatkan pengembangan sistem perlindungan sosial yang kuat, perencanaan adaptif untuk perubahan iklim, dan upaya untuk memastikan keamanan dan keadilan bagi semua.
Perlu diingat bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan, serta kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
Untuk mengelola dana desa dalam mendukung program SDGs dan mengentaskan kemiskinan, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain:
1. Membuat perencanaan yang komprehensif: Perencanaan yang baik adalah langkah awal yang penting dalam mengelola dana desa. Perencanaan ini harus meliputi prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs, terutama dalam mengentaskan kemiskinan. Perencanaan tersebut harus melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk penduduk desa, ketua desa, dan pemerintah daerah.
2. Penyusunan anggaran yang transparan: Dana desa yang dialokasikan untuk mendukung program SDGs harus disusun dalam bentuk anggaran yang transparan. Hal ini penting agar masyarakat dapat melihat dan memahami alokasi anggaran dan mengawasi penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas pengentasan kemiskinan dan pencapaian tujuan SDGs lainnya.
3. Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan: Pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pilihan mereka dalam penggunaan dana desa. Dengan demikian, program yang dijalankan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Peningkatan kapasitas masyarakat: Selain alokasi dana, peningkatan kapasitas masyarakat juga sangat penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Kegiatan pelatihan dan pendidikan dapat diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam berbagai bidang seperti pertanian, usaha mikro, sanitasi, dan kewirausahaan.
5. Memonitor dan mengevaluasi program: Penting untuk memonitor dan mengevaluasi program yang dilaksanakan dengan dana desa secara rutin. Dengan memonitor dan mengevaluasi program tersebut, dapat diketahui sejauh mana program tersebut telah berhasil dalam mendukung program SDGs dan mengentaskan kemiskinan. Evaluasi dapat memberikan masukan dan pelajaran berharga untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.
6. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait: Pemerintah desa perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga pemerintah terkait, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mendukung program SDGs. Kerjasama ini dapat meliputi pendanaan, pemenuhan kebutuhan teknis, dan akses ke sumber daya yang diperlukan.
Dengan melakukan langkah-langkah di atas, diharapkan dana desa dapat efektif digunakan untuk mendukung program SDGs dan mengentaskan kemiskinan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa.
Tindakan yang dapat dilaksanakan dalam menyusun perencanaan komprehensif dalam mendukung program SDGs dan mengentaskan kemiskinan, antara lain:
1. Identifikasi masalah dan kebutuhan: Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat desa menjadi langkah awal yang penting dalam menyusun perencanaan. Melalui proses partisipatif seperti musyawarah desa atau rapat pemerintahan desa, masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dapat diidentifikasi dengan lebih akurat.
2. Menetapkan prioritas: Setelah identifikasi masalah dan kebutuhan dilakukan, langkah berikutnya adalah menetapkan prioritas. Berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan, tentukan masalah-masalah terpenting yang harus diselesaikan dan tujuan utama yang ingin dicapai dalam mendukung program SDGs dan mengentaskan kemiskinan.
3. Mengumpulkan data dan informasi: Untuk menyusun perencanaan yang komprehensif, diperlukan data dan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Data dan informasi ini dapat diperoleh melalui survei lapangan, kuesioner kepada masyarakat, atau sumber data lainnya. Data dapat mencakup berbagai aspek seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, ketersediaan infrastruktur, ketersediaan layanan kesehatan, dan sebagainya.
4. Konsultasi dan partisipasi aktif masyarakat: Perencanaan yang efektif harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Dalam proses perencanaan, selenggarakan konsultasi dan diskusi dengan masyarakat desa untuk mendapatkan masukan dan saran dari mereka. Melibatkan masyarakat akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pembangunan desa.
5. Menetapkan target dan indikator: Setelah prioritas ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menetapkan target dan indikator yang jelas untuk setiap tujuan yang ingin dicapai. Target dan indikator ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas dalam waktu tertentu. Mereka akan digunakan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan di masa depan.
6. Penentuan strategi dan program: Dalam perencanaan komprehensif, identifikasi strategi dan program yang menjadi langkah konkret dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi ini harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat desa. Program dapat mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar, dan sebagainya.
7. Penyusunan anggaran dan alokasi dana: Setelah strategi dan program ditetapkan, langkah terakhir adalah menyusun anggaran dan alokasi dana yang sesuai. Pastikan alokasi dana desa didasarkan pada prioritas, kebutuhan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran yang transparan dan terukur akan memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan akuntabel.
Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, perencanaan komprehensif dapat disusun dengan baik untuk mendukung program SDGs dan mengentaskan kemiskinan di wilayah desa.
Bekerja sama dengan akademisi dapat menjadi salah satu langkah yang tepat dalam menyusun perencanaan anggaran yang mendukung program SDGs dan mengentaskan kemiskinan. Akademisi memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan riset dan analisis data yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan yang komprehensif dan efektif. Adapun peran akademisi dapat meliputi:
1. Menyediakan data dan informasi yang akurat: Akademisi memiliki akses ke sumber data dan informasi yang berkaitan dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Sumber data ini dapat sangat membantu dalam menyusun perencanaan anggaran yang akurat dan berdasarkan data.
2. Melakukan riset dan analisis: Para akademisi memiliki keterampilan dalam melakukan riset dan analisis data yang bermanfaat dalam menyusun perencanaan. Mereka dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah, menemukan solusi alternatif, dan mengevaluasi efektivitas program yang dijalankan.
3. Menyediakan rekomendasi dan solusi: Setelah melakukan riset dan analisis, akademisi dapat memberikan rekomendasi dan solusi terbaik untuk mengatasi masalah dan tujuan pembangunan desa. Rekomendasi ini dapat dimasukkan ke dalam perencanaan anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan desa secara optimal.
4. Melakukan evaluasi program: Akademisi dapat membantu dalam melaksanakan evaluasi program pembangunan yang telah dilaksanakan dalam rangka membentuk perencanaan yang lebih baik dan efektif untuk jangka waktu yang akan datang.
Dalam bekerja sama dengan akademisi, pemerintah desa dapat memperoleh keuntungan dalam menyusun perencanaan anggaran dan program pembangunan desa yang lebih kokoh dan berdasarkan data. Akademisi dapat menjadi mitra strategis dan dapat memberikan sudut pandang yang objektif dan kritikal dalam proses perencanaan, sehingga program yang dijalankan dapat berdampak positif dan efektif dalam mendukung program SDGs dan mengentaskan kemiskinan.
Komentar
Posting Komentar