Langsung ke konten utama

Satu Lagi Bukti Keberadaan PSC Bali

Menkes Serahkan Bantuan Pusat Penanggulangan Krisis

Tanggal: 12/02/2007 00:00:00

Belajar dari pengalaman menghadapi bencana selama ini, tindakan pertolongan yang tepat dan cepat terhadap para korban bencana perlu dilaksanakan melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu melalui Posko Public Safety Centre di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yang dapat memberikan layanan kesehatan berkualitas selama 24 jam. Demikian dikatakan Gubernur Bali dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Bali, Drs. I Nyoman Yasa, pada acara Penyerahan Bantuan Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) untuk Wilayah Regional Bali oleh Menkes RI Dr. dr. Fadilah Supari, Sp.Jp. kepada Gubernur Bali, Jumat tanggal 9 Februari 2007.

Menurut Gubernur, dengan adanya bantuan untuk Pusat Penanggulangan Krisis Wilayah Regional Bali berupa alat-alat medis maupun alat-alat non medis seperti ambulance medik, mobil klinik, mobi loperasional, sepeda motor URC, dan sarana prasarana penunjang lainnya, adalah dalam rangka memperkuat kinerja Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana yang mewilayahi Bali, NTB, dan NTT. Gubernur menyampaikan terima kasih atas segala bantuan berharga ini, semoga Pusat bantuan Regional Bali ini dapat melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya, dan benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Provinsi Bali, NTB, dan NTT.

Menkes RI Siti Fadilah Supari dalam sambutannya mengatakan, pada keadaan bencana, hampir parti terjadi krisis kesehatan. Oleh karena itu petugas kesehatan selalu dituntut siap sedia setiap saat. Namun ada berbagai kendalan yang dihadapi dalam memberikan bantuan ke daerah bencana, di antaranya jarak, kondisi geografis, transportasi, serta kesulitan dalam mengumpulkan dan menyiapkan SDM untuk mengatasi keadaan tersebut, maka dibentuklah Pusat Bantuan Regional Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana di sembilan provinsi yang merupakan unit fungsional di daerah, dan ditunjuk untuk mempercepat dan mendekatkan fungsi bantuan pelayanan kesehatan pada saat terjadi bencana. Pusat Bantuan tersebut berada di Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Maksasar, dan Manado.

Untuk menunjang tugas operasional dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan terutama kecepatan dalam penanggulangan krisis kesehatan, maka setiap regional dilengkapi dengan kendaraan-kendaraan operasional, mobil unit, ambulance, RS Lapangan, alat kesehatan , dan sarana penunjang lainnya, serta SDM yang sudah terlatih sesuai standar internasional. Menkes berharap, agar Gubernur beserta jajaran kesehatan lebih memperhatikan dalam menanggulangi krisis kesehatan di wilayah ini. Tingkatkan kerjasama dengan berbagai sektor yang mempunyai misi yang sama, yaitu kebersamaan, ketulusan, dalam menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Karena tanpa kepedulian yang tinggi dari jajaran kesehatan di wilayah ini tentunya misi ini tidak akan berjalan.


( Sukardalasi, S.Sos )

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ambulan P3K di Upacara Hari Pahlawan di Lapangan Renon Pagi Ini Kewalahan Karena Banyak Yang Pingsan

Pingsan saat upacara bendera merupakan suatu hal yang sering terjadi, terutama pada upacara yang dilaksanakan di lapangan terbuka seperti di Lapangan Renon Bali. Selain karena faktor cuaca, pingsan juga dapat disebabkan oleh kondisi kesehatan peserta yang kurang fit, dan kurangnya persiapan dari panitia upacara. Salah satu persiapan yang dapat dilakukan oleh panitia upacara adalah mempersiapkan tenda emergency dan staf medis yang cukup di lapangan. Hal ini sangat penting untuk menjaga keselamatan peserta upacara, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang tidak stabil. Tenda emergency dapat digunakan sebagai tempat pertolongan pertama bagi peserta upacara yang mengalami pusing, lemas, maupun pingsan. Personal medis seperti dokter dan perawat yang dapat memberikan pertolongan pertama pun dapat disiapkan oleh panitia upacara, yang merupakan hal tersendiri. Selain itu, panitia upacara juga harus memastikan bahwa stok air minum yang cukup tersedia di lapangan. Te

Pentingnya Penggunaan Dana Desa Yang Tepat Dalam Penurunan Angka Stunting

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk dikelola dan digunakan oleh desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program ini dimulai pada tahun 2015 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di desa-desa di seluruh Indonesia. Dana Desa dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, seperti pembangunan infrastruktur desa (misalnya jalan, jembatan, sarana air bersih), peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Pengelolaan Dana Desa diatur oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Setiap desa diharuskan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penggunaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel. Rencana penggunaan Dana Desa harus disusun melalui musyawarah desa dan harus mencerminkan kebut

Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Para Kepala Desa Adalah Kunci Penurunan Angka Stunting

  Penurunan angka stunting adalah salah satu tantangan kesehatan yang serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Stunting mengacu pada kondisi di mana seorang anak mengalami pertumbuhan fisik yang terhambat, biasanya akibat kekurangan gizi kronis dan nutrisi yang tidak memadai selama periode pertumbuhan awal mereka. Angka stunting yang tinggi dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan pada perkembangan fisik dan kognitif anak, serta pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Pemerintah desa, khususnya peran kepala desa, memiliki peran penting dalam upaya penurunan angka stunting. Mereka adalah pemimpin lokal yang berada di garis depan dalam mengelola sumber daya dan program-program yang memengaruhi kesejahteraan anak-anak di wilayah desa mereka. Oleh karena itu, pelatihan manajemen pemerintahan desa menjadi kunci dalam upaya mengatasi masalah angka stunting. Ada beberapa alasan penting mengapa pelatihan manajemen pemerintahan desa menjadi kunci penur