Langsung ke konten utama

Merancang RKPDes dalam rangka menurunkan angka stunting, penting bekerjasama dengan lembaga riset dan masyarakat desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah dokumen perencanaan tahunan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran. Berikut adalah prosedur merancang RKPDes:

1. Penyusunan Rencana: Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas desa. Ini bisa melibatkan diskusi dengan masyarakat, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang terlibat dalam pembangunan desa.

2. Musyawarah Desa: Setelah rencana awal disusun, rencana tersebut harus dibahas dan disetujui dalam musyawarah desa. Musyawarah ini harus melibatkan masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Penyusunan RKPDes: Setelah musyawarah desa, rencana tersebut dijadikan RKPDes. RKPDes harus mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sasaran dan target yang ingin dicapai, dan anggaran yang dibutuhkan.

4. Pengesahan RKPDes: Setelah RKPDes disusun, RKPDes harus disahkan oleh kepala desa dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

5. Penyusunan APBDes: Setelah RKPDes disahkan, RKPDes digunakan sebagai dasar untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

6. Pelaksanaan dan Monitoring: Setelah APBDes disetujui, program dan kegiatan dalam RKPDes dapat dilaksanakan. Selama pelaksanaan, pemerintah desa harus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang diharapkan.

Merancang RKPDes adalah proses yang penting dan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa.

Bekerja sama dengan akademisi atau lembaga riset juga bisa sangat bermanfaat. Mereka dapat membantu dalam melakukan penelitian atau studi, menganalisis data, dan memberikan rekomendasi berdasarkan pengetahuan dan keahlian mereka. Selain itu, mereka juga dapat membantu dalam melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan tersebut berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Namun, penting juga untuk melibatkan masyarakat desa dalam proses ini. Masyarakat desa memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga tentang kondisi dan kebutuhan mereka, dan partisipasi mereka sangat penting untuk memastikan bahwa RKPDes mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Jadi, dalam merancang RKPDes, kombinasi antara penelitian atau studi, kerja sama dengan akademisi atau lembaga riset, dan partisipasi masyarakat desa dapat membantu dalam merumuskan RKPDes yang baik dan efektif.
Dalam rangka menurunkan angka stunting dan merancang RKPDes, pemerintah desa perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain:

1. Masyarakat Desa: Masyarakat desa adalah pihak yang paling mengetahui kondisi dan kebutuhan mereka. Melibatkan mereka dalam proses perencanaan sangat penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Tenaga Kesehatan Desa: Tenaga kesehatan desa, seperti bidan desa dan kader kesehatan, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga tentang kondisi kesehatan masyarakat desa, termasuk masalah stunting.

3. Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, dapat memberikan dukungan dan bantuan dalam merancang dan melaksanakan program penurunan stunting.

4. Akademisi dan Lembaga Riset: Akademisi dan lembaga riset dapat membantu dalam melakukan penelitian atau studi, menganalisis data, dan memberikan rekomendasi berdasarkan pengetahuan dan keahlian mereka.

5. Organisasi Non-Pemerintah: Organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan dan pembangunan masyarakat dapat memberikan dukungan dan bantuan dalam merancang dan melaksanakan program penurunan stunting.

6. Donor dan Mitra Pembangunan: Donor dan mitra pembangunan, seperti lembaga bantuan internasional dan lembaga swadaya masyarakat, dapat memberikan dukungan finansial dan teknis dalam merancang dan melaksanakan program penurunan stunting.

Dengan bekerja sama dengan pihak-pihak ini, pemerintah desa dapat merancang RKPDes yang efektif dan komprehensif untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pelinggih Catu Meres dan Catu Mujung

Pelinggih Catu Mujung adalah salah satu jenis pelinggih yang ditemukan di pura-pura di Bali. Pelinggih ini memiliki bentuk atap yang khas, yaitu atap yang terbuat dari serat ijuk yang dibuat lancip mengerucut ke atas seperti berkuncir¹³. Pelinggih ini biasanya digunakan sebagai tempat pemujaan kepada Dewa manifestasi Tuhan. Dalam konteks pemujaan di Bali, Pelinggih Catu Mujung sering ditempatkan bersama dengan Pelinggih Limas Catu. Kedua pelinggih ini biasanya dibangun di sebelah kanan Pelinggih Gedong Pertiwi dan menghadap ke barat¹. Pelinggih Gedong Pertiwi sendiri adalah tempat untuk memuja leluhur yang telah mencapai alam Dewa atau Sidha Dewata¹. Pelinggih Catu Mujung dan Limas Catu memiliki peran penting dalam sistem pemujaan bertahap yang disebut Apara Bhakti, di mana pemujaan dilakukan secara bertahap mulai dari leluhur hingga Dewa¹. Sistem ini sesuai dengan ajaran dalam Manawa Dharmasastra yang menekankan pentingnya pemujaan leluhur sebelum pemujaan kepada Dewa¹. Apakah ada hal...

Satu Lagi Bukti Keberadaan PSC Bali

Menkes Serahkan Bantuan Pusat Penanggulangan Krisis Tanggal: 12/02/2007 00:00:00 Belajar dari pengalaman menghadapi bencana selama ini, tindakan pertolongan yang tepat dan cepat terhadap para korban bencana perlu dilaksanakan melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu melalui Posko Public Safety Centre di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yang dapat memberikan layanan kesehatan berkualitas selama 24 jam. Demikian dikatakan Gubernur Bali dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Bali, Drs. I Nyoman Yasa, pada acara Penyerahan Bantuan Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) untuk Wilayah Regional Bali oleh Menkes RI Dr. dr. Fadilah Supari, Sp.Jp. kepada Gubernur Bali, Jumat tanggal 9 Februari 2007. Menurut Gubernur, dengan adanya bantuan untuk Pusat Penanggulangan Krisis Wilayah Regional Bali berupa alat-alat medis maupun alat-alat non medis seperti ambulance medik, mobil klinik, mobi loperasional, sepeda motor URC, dan sarana prasarana penunjang lainnya, adalah da...

Work Out Program at GE Case

Program Work Out di GE Ringkasan kasus Genaeral Electric memulai program workout ada awal 1990. Proses ini berlanjut menjadi tulang punggung dalam upaya GE memprakarsai perubahan. Pendorong lairnya workout adalah keyakinan CEO GE bahwa kultur perusahaan terlalu birokratis dan lamban dalam menangani perubahan. Ia ingin menciptakan kendaraan yang secara efektif akan melibatkan dan memberdayakan para pekerja GE. Workout mempertemukan semua karyawan dan manajer dari berbagai fugsi dan tingkatan dalam sebuah organisasi ke sebuah pertemuan informal selam tiga hari guna mambahas dan memecahkan masalah-masalah yang telah diidentifikasikan oleh karyawan dan manajemen senior. Tim-tim kecil dibentuk, orang didorong untuk menantang asumsi yang sudah mapan menyangkut “cara kita melakukan sesuatu” dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan sinifikan dalam proses-proses organisasi. Tim workout kemudian mempresentasikan rekomendasi mereka kepada seorang manajer senior dalam sebuah temu publik yan...