Langsung ke konten utama

Semangat Marhaenisme di Era New Normal Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global


Marhaenisme adalah ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Marhaenisme adalah sebuah ideologi politik yang dikembangkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Indonesia. Ideologi ini menempatkan rakyat biasa (marhaen) sebagai pusat perhatian dan mengusung konsep nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Marhaenisme juga menekankan pentingnya kemandirian ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Ideologi ini menjadi dasar pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927 dan menjadi salah satu pijakan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. (1). Soekarno mencetuskan Marhaenisme yakni untuk mengangkat harkat hidup Massa Marhaen (terminologi lain dari rakyat Indonesia), yang memiliki alat produksi namun (masih) tertindas. Meski demikian, pengertian Marhaen juga ditujukan kepada seluruh golongan rakyat kecil yang dimaksud ialah petani dan buruh (proletar) yang hidupnya selalu dalam cengkeraman orang-orang kaya dan penguasa, Borjuis atau Kapitalis.

Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip Marhaenisme:

1. Nasionalisme: mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia di atas segala hal.

2. Demokrasi: menempatkan rakyat sebagai pemerintah yang sebenarnya dan mengakui hak asasi manusia.

3. Sosialisme: menekankan pentingnya kesejahteraan sosial, keadilan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4. Keadilan sosial: menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. Kemandirian ekonomi: memperjuangkan kemandirian dan pengelolaan ekonomi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

6. Gotong-royong: mengutamakan kerja sama dan saling membantu dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

7. Anti-kolonialisme dan imperialisme: menentang segala bentuk penjajahan dan imperialisme dalam bentuk apapun. 

8. Keterbukaan: menghargai perbedaan dan menerima masukan dari semua pihak dalam membangun bangsa.

Marhaenisme dan Pancasila adalah dua ideologi yang berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang erat. Bung Karno, yang merupakan penggagas Marhaenisme, juga merupakan salah satu tokoh pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan juga Presiden pertama Indonesia. Dia adalah salah satu tokoh yang sangat memperjuangkan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Meskipun Marhaenisme dan Pancasila memiliki perbedaan dalam beberapa prinsipnya, namun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Bung Karno sendiri menganggap Marhaenisme sebagai implementasi dari Pancasila yang merupakan ideologi negara Indonesia. Oleh karena itu, Marhaenisme dipandang sebagai konsep yang mencoba mengimplementasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sosial-politik masyarakat Indonesia.

Beberapa tokoh Indonesia yang mungkin dianggap memiliki pemikiran atau tindakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Marhaenisme:

1. Joko Widodo, Presiden Indonesia saat ini, yang memperjuangkan program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan program bantuan sosial lainnya.

2. Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, yang memperjuangkan reformasi ekonomi dan keuangan di Indonesia sehingga ekonomi Indonesia semakin stabil dan berkembang.

3. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, yang memperjuangkan program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, seperti program pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam era digitalisasi new normal, prinsip-prinsip Marhaenisme masih relevan dan dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan. Beberapa aspek Marhaenisme yang dapat diadaptasi dalam era ini antara lain:

1. Kemandirian ekonomi: Dalam era digitalisasi, telah muncul berbagai platform digital yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, seperti e-commerce dan platform freelance. Pemanfaatan teknologi ini dapat membantu masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

2. Keadilan sosial: Dalam era new normal, terdapat berbagai isu sosial yang perlu mendapatkan perhatian, seperti kesenjangan pendapatan, akses internet yang tidak merata, dan ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan. Prinsip keadilan sosial dapat diimplementasikan dengan mengupayakan kesetaraan akses bagi masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

3. Gotong-royong: Walaupun dalam era new normal ini seringkali dilakukan dengan cara virtual, semangat gotong-royong tetap perlu dijaga dan diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya, dengan saling membantu dalam mempromosikan produk lokal, membagikan informasi tentang sumber daya yang tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan, dan sejenisnya.

4. Keterbukaan: Dalam era digitalisasi, akses informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan dapat diimplementasikan dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi dan sumber daya bagi masyarakat, serta mendorong partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan dan pengambilan keputusan.

5. Demokrasi: Dalam era new normal, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan menjadi semakin penting. Prinsip demokrasi dapat diimplementasikan dengan mengupayakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik, seperti melalui forum-forum diskusi online atau platform partisipasi publik lainnya.

Dalam menghadapi krisis ekonomi global saat ini, prinsip-prinsip Marhaenisme dapat memberikan panduan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi dampak krisis tersebut. Beberapa prinsip Marhaenisme yang dapat diimplementasikan dalam menghadapi krisis ekonomi global saat ini, antara lain:

1. Kemandirian Ekonomi: Salah satu prinsip Marhaenisme yang penting adalah kemandirian ekonomi. Dalam menghadapi krisis ekonomi global saat ini, pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal, seperti industri manufaktur, pertanian, dan pariwisata. Peningkatan kemandirian ekonomi juga dapat dilakukan dengan memperkuat ekonomi kreatif dan digital.

2. Keadilan Sosial: Prinsip keadilan sosial juga penting dalam menghadapi krisis ekonomi global saat ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil untuk mengatasi krisis tidak mengorbankan rakyat kecil dan kelompok rentan. Pemerintah juga perlu memberikan bantuan sosial dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak krisis.

3. Gotong-royong: Semangat gotong-royong menjadi penting dalam menghadapi krisis ekonomi global saat ini. Masyarakat perlu saling membantu dan bergotong-royong dalam mengatasi dampak krisis, seperti dengan membeli produk lokal, memperkuat jaringan bisnis lokal, dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

4. Keterbukaan: Prinsip keterbukaan juga penting dalam mengatasi krisis ekonomi global saat ini. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang situasi ekonomi dan kebijakan yang diambil untuk mengatasi krisis. Masyarakat juga perlu diberikan akses informasi yang cukup untuk memahami situasi dan dapat berpartisipasi dalam mengatasi krisis.

5. Demokrasi: Prinsip demokrasi menjadi penting dalam mengatasi krisis ekonomi global saat ini. Pemerintah perlu memastikan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan pembangunan. Masyarakat juga perlu diberikan akses informasi dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Marhaenisme adalah ideologi yang percaya pada kesetaraan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, dalam menghadapi krisis ekonomi di era new normal, tips sukses dari Marhaenisme adalah dengan berusaha untuk memperjuangkan kesetaraan tersebut. Berikut beberapa tips dan semangat yang dapat diambil dari Marhaenisme:

1. Berusaha untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Dalam era new normal, keterampilan dan pengetahuan yang relevan sangatlah penting untuk dapat bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Marhaenisme percaya bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan.

2. Berusaha untuk membangun solidaritas dan kebersamaan. Marhaenisme percaya pada pentingnya solidaritas dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. Dalam menghadapi krisis ekonomi, penting untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain.

3. Menunjukkan semangat perjuangan. Marhaenisme adalah ideologi yang percaya pada perjuangan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menunjukkan semangat perjuangan dalam menghadapi krisis ekonomi dan berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Berusaha untuk menghindari individualisme. Marhaenisme percaya bahwa individualisme dapat menghambat kemajuan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk berusaha untuk menghindari sikap individualisme dan berpikir tentang kepentingan bersama.

5. Berusaha untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Marhaenisme percaya bahwa keadilan dan kesetaraan sosial dan ekonomi adalah tujuan yang harus diperjuangkan. Oleh karena itu, penting untuk berusaha untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dalam menghadapi krisis ekonomi di era new normal.

Agus Putu Agung

References

1. Marhaenisme. Wikipedia. [Online] https://id.wikipedia.org/wiki/Marhaenisme.

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ambulan P3K di Upacara Hari Pahlawan di Lapangan Renon Pagi Ini Kewalahan Karena Banyak Yang Pingsan

Pingsan saat upacara bendera merupakan suatu hal yang sering terjadi, terutama pada upacara yang dilaksanakan di lapangan terbuka seperti di Lapangan Renon Bali. Selain karena faktor cuaca, pingsan juga dapat disebabkan oleh kondisi kesehatan peserta yang kurang fit, dan kurangnya persiapan dari panitia upacara. Salah satu persiapan yang dapat dilakukan oleh panitia upacara adalah mempersiapkan tenda emergency dan staf medis yang cukup di lapangan. Hal ini sangat penting untuk menjaga keselamatan peserta upacara, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang tidak stabil. Tenda emergency dapat digunakan sebagai tempat pertolongan pertama bagi peserta upacara yang mengalami pusing, lemas, maupun pingsan. Personal medis seperti dokter dan perawat yang dapat memberikan pertolongan pertama pun dapat disiapkan oleh panitia upacara, yang merupakan hal tersendiri. Selain itu, panitia upacara juga harus memastikan bahwa stok air minum yang cukup tersedia di lapangan. Te

Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Para Kepala Desa Adalah Kunci Penurunan Angka Stunting

  Penurunan angka stunting adalah salah satu tantangan kesehatan yang serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Stunting mengacu pada kondisi di mana seorang anak mengalami pertumbuhan fisik yang terhambat, biasanya akibat kekurangan gizi kronis dan nutrisi yang tidak memadai selama periode pertumbuhan awal mereka. Angka stunting yang tinggi dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan pada perkembangan fisik dan kognitif anak, serta pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Pemerintah desa, khususnya peran kepala desa, memiliki peran penting dalam upaya penurunan angka stunting. Mereka adalah pemimpin lokal yang berada di garis depan dalam mengelola sumber daya dan program-program yang memengaruhi kesejahteraan anak-anak di wilayah desa mereka. Oleh karena itu, pelatihan manajemen pemerintahan desa menjadi kunci dalam upaya mengatasi masalah angka stunting. Ada beberapa alasan penting mengapa pelatihan manajemen pemerintahan desa menjadi kunci penur

Pentingnya Penggunaan Dana Desa Yang Tepat Dalam Penurunan Angka Stunting

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk dikelola dan digunakan oleh desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program ini dimulai pada tahun 2015 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di desa-desa di seluruh Indonesia. Dana Desa dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, seperti pembangunan infrastruktur desa (misalnya jalan, jembatan, sarana air bersih), peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Pengelolaan Dana Desa diatur oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Setiap desa diharuskan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penggunaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel. Rencana penggunaan Dana Desa harus disusun melalui musyawarah desa dan harus mencerminkan kebut